Kisah Soeratin untuk Nurdin Halid

Jakarta - Ada kontras yang tak terelakkan jika membandingkan Ketua Umum PSSI pertama, Ir. Soeratin Sosrosoegondo, dengan Ketua Umum PSSI ke-14, Nurdin Halid.

Ir. Soeratin, tokoh di balik berdirinya PSSI pada 19 April 1930, memilih kehilangan pekerjaan sebagai arsitek yang memberinya pendapatan berlimpah agar bisa secara total mengurus PSSI yang baru saja berdiri.

Ketika itu Soeratin bekerja di biro rancang bangunan bernama Boukundig Bureau Sitsen en Lausade dengan gaji sekira seribu gulden per bulan. Aktivitasnya mengurus PSSI membuat kinerjanya di kantor mengendur. Kantor yang memekerjakannya memberi dua opsi: tinggalkan PSSI atau tinggalkan pekerjaan.

Ini bukan pilihan sederhana. Meninggalkan pekerjaan bukan hanya membuat Soeratin kehilangan asupan finansial bagi diri dan keluarganya, tapi juga membuat Soeratin kehilangan pasokan dana yang sebagian di antaranya digunakan untuk menopang kegiatan-kegiatannya di PSSI karena PSSI sendiri ketika itu tak bisa diharapkan memberinya pendapatan. Soeratin bisa saja melepas jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Toh, ia masih bisa membantu PSSI dengan cara yang lain.

Tapi Soeratin memilih opsi keluar dari pekerjaannya. Baginya, membangun PSSI butuh konsentrasi besar. Masih banyak persoalan yang mesti dihadapi PSSI ketika itu, dari mulai isolasi yang dilakukan NIVB hingga membangun solidaritas bond-bond sepakbola bumiputera yang (kadang-kadang) masih saling bersaing satu sama lain. Teramat sayang jika ikhtiarnya yang susah payah dalam memelopori pendirian PSSI ditinggalkan di tengah jalan.

Fragmen bersejarah yang bisa dibaca sebagai momen eksistensial bagi manusia Soeratin di atas terasa begitu kontras dengan sikap “keras kepala” Nurdin Halid untuk terus bertahan di tampuk tertinggi kepemimpinan PSSI — sikap yang anehnya didukung dengan tidak kalah keras kepalanya oleh para pengurus PSSI dan Executive Comitte PSSI.

Kontras ini makin terasa menggelikan sewaktu membaca pernyataan Nurdin Halid ketika menjawab tuntutan agar dirinya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI.

“Atau masalah yang saya hadapi tidak ada permintaan agar saya mundur dan saya dalam keadaan didzalimi. Untuk itu, demi harga diri saya serta demi harkat dan martabat PSSI siri’ napacce. Insya Allah dengan ridho Allah saya akan bertahan memimpin PSSI,” katanya (Kompas, 21 Februari 2008).

Jika Soeratin memilih untuk keluar dari pekerjaannya agar bisa total mengurus PSSI dengan risiko kehilangan asupan gulden yang melimpah pada zamannya, Nurdin Halid justru keukeuh untuk terus duduk di jabatannya kendati nyata-nyata ia sama sekali tak bisa memimpin roda organisasi PSSI. Alih-alih bisa memimpin PSSI dengan total, Nurdin justru lebih sering “merepotkan” PSSI karena memaksa para pengurus PSSI mesti bolak-balik ke penjara, baik untuk rapat koordinasi maupun sekadar memberi laporan.

Dalam tradisi Makasar, ’sirri’ bukan hal sepele. Ia merujuk pada kebanggan diri, harga diri, integritas diri sebagai manusia dan laki-laki. Jika sampai ada orang menyebut “sirri”, ia hampir dipastikan sedang berada dalam kemarahan besar, merasa integritas dirinya dikoyak moyak, harga dirinya diinjak-injak.

Persoalannya, tuntutan kepada Nurdin agar mundur itu bukan persoalan pribadi. Tuntutan yang makin kuat itu muncul sebagai persoalan organisasi, dalam hal ini PSSI, organisasi yang mengatur olahraga paling merakyat di tanah air, yang pendiriannya diusahakan dengan susah payah oleh para pendirinya.

Pernyataan Nurdin itu menggelikan karena Nurdin menyamakan harga diri dan martabat pribadi dengan harga diri dan martabat PSSI, seakan-akan jika Ketua Umum PSSI merasa pribadinya dilecehkan secara otomatis PSSI sebagai organisasi juga dilecehkan harga diri dan martabatnya.

Nurdin mungkin benar bahwa PSSI sudah kehilangan harga diri dan martabatnya, tapi bukan karena Ketua Umum-nya merasa dilecehkan, tapi karena PSSI memang sudah kehilangan integritas karena kegagalannya sendiri.

Prestasi apa yang dibanggakan PSSI selama di bawah kepemimpinan Nurdin Halid? Menang lawan Bahrain tapi kemudian kalah oleh Arab Saudi dan Korea Selatan pada Piala Asia 2007? Gagal lolos semifinal Sea Games 2007? Kalah memalukkan dari Suriah dengan agregat 11-1 dalam play-off Piala Dunia 2010?

Jika Nurdin Halid butuh contoh tentang laku mertahankan harga diri dan martabat PSSI, simak saja bagaimana Soeratin dengan sikap keras membela harga diri dan martabat PSSI dalam kasus pengiriman tim Hindia Belanda ke Piala Dunia 1938 di Prancis.

Ketika itu Hindia Belanda mengirimkan tim dari Nederlandsh Indische Voetbal Unie (NIVU, organ yang merupakan metamorfosis dari NIVB) ke Prancis. Kendati sembilan pemain dalam tim itu berasal dari kalangan bumiputera dan Tionghoa, Soeratin marah bukan main karena ia menganggap NIVU melanggar “Gentlement Agreemnt” yang ditandatangani PSSI (yang diwakili Soeratin) dengan NIVU (yang diwakili Materbreok) pada 5 Januari 1937 yang menyebutkan bahwa pengiriman tim mesti didahului oleh pertandingan antara NIVU dengan PSSI. Soeratin juga menginginkan agar bendera yang digunakan tim Hindia Belanda bukan bendera NIVU.

Pelanggaran kesepakatan itu dinilai Soeratin sebagai pelecehan atas martabat PSSI. Itulah sebabnya Soeratin, atas nama PSSI, membatalkan secara sepihak semua butir kesepakatan antara PSSI dengan NIVU pada Kongres PSSI 1938 di Solo.

Pada kongres itulah Soeratin membacakan pidato berjudul “Loekisan Djiwa PSSI: Mendidik Ra’jat dengan Perantaraan Voetbalsport”, pidato yang menjadi cetak biru visi PSSI pada masa kolonial, pidato yang sepertinya tak pernah dibaca oleh Nurdin Halid dan para pengurus PSSI sekarang.

Salah satu kalimat Soeratin yang paling termasyhur –seperti diceritakan Maladi– berbunyi: “Kalau di lapangan sepakbola kita bisa mengalahkan Belanda, kelak di lapangan politik pun kita bisa mengalahkan Belanda.”

Nasionalisme dan politik pada masa itu menjadi bagian inheren dari PSSI. Jangan heran jika, misalnya, panitia kejuaraan PSSI II pada 1932 yang digelar di lapangan Laan Travelli, Batavia, nekad mengundang Soekarno untuk melakukan tendangan bola kehormatan pada partai final kejuaraan yang memertemukan VIJ (Voetball Indonesia Jcatra) melawan PSIM Yogyakarta.

Tindakan itu berkadar subversif karena Soekarno baru saja keluar dari penjara Sukamiskin di Bandung akibat aktivitasnya sebagai pemimpin Partai Nasional Indonesia.

Zaman sudah berubah. Politik memang sebaiknya tidak dibawa-bawa dalam dunia sepakbola (FIFA melarang intervensi pemerintah terhadap asosiasi sepakbola, kendati lucunya pengurus PSSI sempat membawa-bawa UU Pemilu untuk membenarkan sikap Nurdin). Tetapi, cukup jelas juga, perkara harga diri dan martabat pribadi tak bisa dibawa-bawa ke dalam urusan sepakbola dan PSSI.

Nurdin dan segenap pengurus PSSI mesti berkaca kepada apa yang sudah dicontohkan Soeratin. Saya tidak tahu apakah LP Cipinang menyediakan cermin di setiap sel tahanan atau tidak.