aremania menolak grasi

langkah yang luar biasa diambl oleh rekan rekan aremania, wacana grasi yang beredar selama ini disingkapi dengan bijak oleh para aremania, mungkin di malang sendiri ada pro kontra soal hal ini, tapi sebuah email dari rekan arema membuat aku yakin, bahwa memang arema adalah teladan suporter indonesia
berikut lampiran email tersebut

KOMUNITAS SUPORTER AREMANIA

PERNYATAAN SIKAP
DASAR:
1. Bahwa upaya menegakkan hukum merupakan kewajiban setiap warga
negara dalam membangun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Bahwa demi tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,
komunitas suporter AREMANIA lebih mengedepankan prinsip-prinsip
“keadilan, kesatriaan, sportivitas, dan menaati prosedur hukum yang
berlaku”.
3. Bahwa untuk merealisasikan poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, AREMANIA
sebagai komunitas suporter atau pendukung tim AREMA, dengan sadar,
tertib, dan bertanggungjawab, untuk tetap patuh menjalani hukuman yang
pernah dijatuhkan oleh Komisi Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh
Indonesia (PSSI) tertanggal 17 Januari 2008 yang berlaku hingga 17 Januari
2010.
Berdasarkan pemikiran dan kondisi obyektif tersebut di atas, dengan ini
komunitas suporter AREMANIA,
MENYATAKAN
1. Menolak segala bentuk pengampunan terhadap sanksi yang pernah
dijatuhkan kepada komunitas suporter AREMANIA oleh Komisi Disiplin
PSSI di luar dari prosedur hukum yang berlaku.
2. Komunitas suporter AREMANIA akan tetap berjiwa besar, satria, dan
bertanggungjawab menjalani sanksi, demi tegaknya hukum di Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menolak dengan tegas kehadiran/kedatangan Saudara Nurdin Halid dalam
kapasitas sebagai Ketua Umum PSSI di BUMI AREMA (Malang Raya),
dalam rangka pemberian pengampunan hukuman kepada Komunitas
Suporter AREMANIA.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi maklum
bagi semua pihak.
Malang, 26 Pebruari 2009
TTD
Komunitas Suporter AREMANIA

Rudy Tak Minta Ampunan Nurdin

Maraknya penghapusan sanksi yang dikeluarkan PSSI ternyata tak membuat Ketua Umum Persis F.X Hadi "Rudy" Rudyatmo ikut-ikutan minta ampunan. Rudy menegaskan tidak akan meminta keringanan atas hukuman yang diberikan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI kepada dirinya.

Rudy dikenai sanksi larangan berkecimpung di dunia sepak bola nasional selama dua tahun lantaran sikap Persis yang tak mengikuti ajang Copa Indonesia IV. Saat ini sejumlah pelaku sepak bola di tanah air yang dikenai sanksi komdis malah mendapat pengampunan dari Ketum PSSI Nurdin Halid.

Namun, Rudy tetap akan tak mengindahkan sanksi tersebut. Sejak diberlakukannya sanksi itu, Rudy tetap mendampingi Persis saat berlaga di kandang sendiri. Dia bahkan tiga kali duduk di bench pemain cadangan saat Laskar Samber Nyawa (julukan Persis) menjamu Persema Malang, Persekabpas Pasuruan, dan PSS Sleman.

''Silakan beri saya sanksi. Dengar-dengar, sanksi saya ditambah satu tahun lagi. Jadi, totalnya tiga tahun saya tidak boleh mendampingi Persis. Saya tetap tidak akan menanggapinya, apalagi banding,'' ujar Rudy kemarin (31/1).

Kabar tersebut tidak membuat Rudy takut. Sebab, hukuman larangan mendampingi Persis tiga tahun tidak akan dilalui. Sebab Rudy tinggal menyisakan waktu dua tahun lagi untuk menjadi ketum Persis. ''Lucu kalau hukuman ditambah, tapi masa jabatan saya sudah habis dalam dua tahun lagi. Terus sisa hukuman satu tahun dibebankan kepada siapa?'' bebernya.

Disinggung soal dihapusnya sanksi beberapa pemain dan pengurus klub dari PSSI, Rudy tak menghiraukannya. ''Dulu komdis sudah memanggil saya. Tapi, saya tak mau datang karena memang hukuman itu sangat aneh, apalagi sekarang muncul keanehan-keanehan lainnya,'' bebernya.

Dia menganggap, penghapusan hukuman beberapa pelaku sepak bola, termasuk PSIR Rembang, sangat aneh. Dia menilai, PSSI tidak konsisten dengan penghapusan sanksi yang sudah dijatuhkan komdis kepada PSIR Rembang. ''Kalau memang sudah dijatuhi sanksi, ya sudah. Jangan malah kemudian dihapus setelah sanksi dijatuhkan,'' terang dia. [im/nan/ko/jawapos]

Pertahankan Nurdin, Munaslub PSSI Dibuat Eksklusif

Berharap Nurdin Halid tetap menjadi ketua umum PSSI, rencana menggelar Munaslub dibuat eksklusif.
Oleh Yuslan Kisra
Meski batas waktu yang diberikan federasi sepakbola dunia (FIFA) kepada PSSI untuk segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), guna melakukan pergantian kepengurusan yang sesuai dengan stuta FIFA telah lewat pada 24 Desember silam, otoritas sepakbola nasional sepertinya belum bergeming.

Bahkan dengan penuh percaya diri, sekjen PSSI Nugraha Besoes menyatakan optimistis tidak akan ada sanksi pa pun dari FIFA terhadap PSSI. Menurutnya, selama ini hanya media saja yang terlalu agresif memberitakan mengenai ultimatum FIFA. Padahal sesungguhnya tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan karena semuanya masih berjalan sesuai rule.

Hanya saja, induk organisasi sepakbola nasional mulai menerapkan pasal-pasal eksklusif yang terkesan kurang membuka kemungkinan pihak luar menjadi ketua umum PSSI. Salah satu pasal tentang pengurus PSSI yang diajukan ke FIFA, kabarnya menyebutkan, untuk duduk sebagai ketua umum, seseorang harus aktif dalam kepengurusan selama lima tahun secara beruntun. Hal tersebut merujuk pada article 32 composition dari FIFA.

Agak aneh memang karena sepertinya artikel ini sedikit dipelintir. Sebab dalam standar statuta FIFA sendiri sebenarnya tak menyatakan demikian. Sesuai dengan statuta yang diminta FIFA untuk diratifikasi oleh anggotanya itu hanya disebutkan, setiap calon anggota komite eksekutif (Exco) dan ketua umum pengurus organisasi di negaranya, harus pernah aktif di kepengurusan. Tapi tidak disebutkan batas minimal waktunya.

Dengan memberikan batas waktu selama lima tahun itu, secara otomotis bakal mengunci kesempatan bagi calon lain yang ingin menduduki kursi ketua umum PSSI. Terlebih calon yang berasal dari luar organisisasi terbesar di tanah air ini. Parahnya, karena kebijakan seperti itu sudah pasti mengembalikan Nurdin Halid menduduki kursi ketua umum, padahal FIFA tidak mengakuinya karena pernah terlibat kasus kriminal dan membuatnya dua kali mendekam di balik jeruji besi.

Tapi lagi-lagi pengurus harian PSSI berkilah jika persepsi tindakan kriminal yang berlaku di FIFA berbeda dengan kasus kriminal umum. Mereka bahkan dengan tegas menyatakan jika kasus korupsi yang dilakukan Nurdin tidak masuk kategori kriminal di mata FIFA. Sebab tidak terjadi di lingkup sepakbola. Dengan begitu, pria asal Makassar ini masih bisa kembali memimpin PSSI. Apalagi karena yang bersangkutan sudah bebas dari penjara.

Sikap "keras kepala" memang terus diperlihatkan PSSI terhadap ultimatum FIFA. Seolah tidak peduli dengan ancaman suspended dari otoritas sepakbola tertinggi di dunia itu, PSSI masih terus menari-nari dengan berbagai argumennya. Padahal FIFA telah menghapus nama Nurdin sebagai ketua umum PSSI, yang merupakan satu bukti keseriusan mereka untuk memberikan sanksi kepada sepakbola Indonesia.